16/04/2009 17:56 - Pemilu 2009http://www.liputan6.com
Menanggapi berbagai kritik dari sejumlah partai politik menyangkut penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato secara khusus di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (16/4) petang. Presiden Yudhoyono menegaskan, berbagai kasus seperti kisruh daftar pemilih tetap atau DPT menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum.
Menurut Yudhoyono, peran pemerintah dan unsur lainnya sifatnya hanya sebatas membantu KPU sesuai undang-undang. Yudhoyono pun menyatakan peran pemerintah memang dibatasi UU, tapi pemerintah memberikan bantuan kepada KPU berupa peraturan penunjang. Selain itu, Presiden mengakui Pemilu 2009 sangat kompleksitas. "Jauh lebih rumit dan kompleks," ujar Presiden Yudhoyono. Tak mengherankan, bila penghitungan surat suara jauh lebih lama.
Kendati permasalahannya lebih kompleks, Presiden Yudhoyono tidak memberi toleransi terhadap berbagai kekisruhan yang terjadi. "Sama sekali tidak," kata Presiden SBY. Hanya saja, Presiden mengimbau seluruh pihak membantu KPU menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi.
Presiden juga mengakui pelanggaran telah terjadi seperti soal DPT, sehingga muncul berbagai protes dan gugatan di sejumlah daerah. Namun, Kepala Negara mengingatkan, semua pelanggaran harus diselesaikan secara adil karena Indonesia adalah negara hukum. Yudhoyono menyebutkan, sejauh ini tercatat pelanggaran administratif lebih dari 1.500 dan pelanggaran pidana sekitar 1.000. Dan, saat ini laporannya masih dicatat Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.
Lebih jauh Presiden Yudhoyono atau SBY menyatakan, pelanggaran Pemilu 2009 jauh lebih sedikit ketimbang Pemilu 2004. "Saya berharap semua kasus pelanggaran itu diselesaikan secara tuntas oleh para penegak hukum sesuai undang-undang," ujar Yudhoyono.
Presiden mengatakan, pidato yang disampaikannya bertujuan agar seluruh komponen bangsa menghentikan sikap saling curiga. Selain itu agar khalayak luas mengetahui duduk perkara sebenarnya dari permasalahan pemilu sehingga tak terpengaruh oleh provokasi. Semua pihak pun diimbau dapat menyikapi permasalahan pemilu secara tepat sehingga menyukseskan tahapan atau proses pemilu lainnya.
Dalam pandangan Presiden, demokrasi di Indonesia saat ini sedang diuji. Tapi, ia berharap semua itu mengutamakan jalan damai dan tegaknya hukum, bukan kekerasan. "Marilah...kita selesaikan segala permasalahan sesuai aturan hukum yang berlaku," ujar Presiden. Dengan kata lain, tidak menuduh secara membabi-buta tanpa di
Menanggapi berbagai kritik dari sejumlah partai politik menyangkut penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato secara khusus di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (16/4) petang. Presiden Yudhoyono menegaskan, berbagai kasus seperti kisruh daftar pemilih tetap atau DPT menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum.
Menurut Yudhoyono, peran pemerintah dan unsur lainnya sifatnya hanya sebatas membantu KPU sesuai undang-undang. Yudhoyono pun menyatakan peran pemerintah memang dibatasi UU, tapi pemerintah memberikan bantuan kepada KPU berupa peraturan penunjang. Selain itu, Presiden mengakui Pemilu 2009 sangat kompleksitas. "Jauh lebih rumit dan kompleks," ujar Presiden Yudhoyono. Tak mengherankan, bila penghitungan surat suara jauh lebih lama.
Kendati permasalahannya lebih kompleks, Presiden Yudhoyono tidak memberi toleransi terhadap berbagai kekisruhan yang terjadi. "Sama sekali tidak," kata Presiden SBY. Hanya saja, Presiden mengimbau seluruh pihak membantu KPU menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi.
Presiden juga mengakui pelanggaran telah terjadi seperti soal DPT, sehingga muncul berbagai protes dan gugatan di sejumlah daerah. Namun, Kepala Negara mengingatkan, semua pelanggaran harus diselesaikan secara adil karena Indonesia adalah negara hukum. Yudhoyono menyebutkan, sejauh ini tercatat pelanggaran administratif lebih dari 1.500 dan pelanggaran pidana sekitar 1.000. Dan, saat ini laporannya masih dicatat Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.
Lebih jauh Presiden Yudhoyono atau SBY menyatakan, pelanggaran Pemilu 2009 jauh lebih sedikit ketimbang Pemilu 2004. "Saya berharap semua kasus pelanggaran itu diselesaikan secara tuntas oleh para penegak hukum sesuai undang-undang," ujar Yudhoyono.
Presiden mengatakan, pidato yang disampaikannya bertujuan agar seluruh komponen bangsa menghentikan sikap saling curiga. Selain itu agar khalayak luas mengetahui duduk perkara sebenarnya dari permasalahan pemilu sehingga tak terpengaruh oleh provokasi. Semua pihak pun diimbau dapat menyikapi permasalahan pemilu secara tepat sehingga menyukseskan tahapan atau proses pemilu lainnya.
Dalam pandangan Presiden, demokrasi di Indonesia saat ini sedang diuji. Tapi, ia berharap semua itu mengutamakan jalan damai dan tegaknya hukum, bukan kekerasan. "Marilah...kita selesaikan segala permasalahan sesuai aturan hukum yang berlaku," ujar Presiden. Dengan kata lain, tidak menuduh secara membabi-buta tanpa di
Tidak ada komentar:
Posting Komentar